Sejarah Perekonomian Indonesia

Tugas 1
Indonesia memiliki catatan dan pengalaman sejarah yang cukup panjang dan menarik dalam menjalankan roda perekonomiannya. Indonesia yang terletak di antara dua benua (Asia dan Eropa) dan dua samudra (Pasifik dan Hindia)- sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran antar benua- telah menjalin hubungan dagang dengan India, Tiongkok, dan daerah-daerah di barat (kekaisaran Romawi) sejak abad pertama sesudah masehi. Secara garis besar perekonomian Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan (orde lama, orde baru, dan orde reformasi).

A. SEBELUM KEMERDEKAAN

Pada masa ini, roda perekonomian Indonesia dikendalikan oleh para bangsawan, kerajaan-kerajaan lokal, dan para penjajah (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang). Namun, pengaruh yang ditinggalkan Belanda yang telah menjajah Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia pada masa itu) selama 350 tahun sangat dalam. Negeri kincir angin itu juga telah menerapkan berbagai sistem yang masih dipakai hingga saat ini. Beberapa kebijakan yang mereka berlakukan untuk Hindia Belanda diantaranya dengan membentuk Serikat Dagang Belanda VOC, Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), dan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). VOC pada masa kejayaannya 1602-1799 telah menjadi penguasa Hindia Belanda dalam hal memonopoli komoditi-komoditi ekspor unggulan seperti, rempah-rempah, kopi, dan cengkeh. Belanda juga melakukan ekspor perak ke Hindia Belanda sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an. Akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC, sementara pasokan perak terganggu akibat adanya blokade Inggris di Eropa maka jatuhlah kekuasaan Belanda ke tangan Inggris atas Hindia Belanda. Pada saat itu juga terjadi krisis finansial di tubuh VOC, VOC bubar dan republik bataaf yang mengambil alih kekuasaan dari VOC juga belum sempat berbenah.

Inggris yang mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda pada 1811-1816 mulai menerapkan sistem baru menggantikan sistem pajak hasil bumi(contigenten), yaitu Landrent (pajak tanah) yang telah berhasil diterapkan di India. Namun perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, malah mengalami kegagalan sebelum akhirnya Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Seiring dengan keberhasilan Belanda merebut kembali kekuasaan atas Hindia Belanda dari tangan Inggris, Belanda menerapkan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1836. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat pribumi sangat tersiksa dengan sistem yang baru diterapkan pemerintah Belanda ini. Namun segi positifnya adalah mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Pemerintah Belanda berhasil menerapkan sistem barunya ini, masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka bawa masuk ke Hindia Belanda. Hal inilah yang merubah cara hidup masyarakat pedesaan menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

B. SETELAH KEMERDEKAAN

ORDE LAMA
Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai menggerakkan roda perekonomiannya sendiri. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang lebih dikenal dengan sebutan orde lama pembangunan ekonomi Indonesia dapat dibagi mejadi;
1. masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
2. masa demokrasi liberal (1950-1957)
3. masa demokrasi terpimpin (1959-1967)
Pada masa pasca kemerdekaan, pembangunan sistem ekonomi Indonesia banyak mengalami jatuh bangun. Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada masalah tingkat inflasi yang tinggi, pintu perdagangan luar negeri RI yang ditutup oleh Belanda, kas negara yang kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari keterpurukan ekonomi di tanah air, seperti menyerahkan perekonomian Indonesia pada pasar, inilah yang menandai dimulainya masa demokrasi liberal. Kenyataannya, sistem ekonomi liberal ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Akhirnya setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, sistem ekonomi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada sistem etatisme (segala-galanhya diatur oleh pemerintah). Namun, kembali Indonesia menemui kegagalan dimana tingkat inflasi yang tinggi akibat kegagalan kontrol pasca devaluasi. Selain itu pemerintah juga tidak menghemat pengeluaran-pengeluaranya, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, serta adanya politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

ORDE BARU
Pada masa ini, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah Indonesia orde baru juga belajar dari pengalaman masa lalu, dimana sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimipin tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi baru, yaitu sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Dari sistem ekonomi yang baru inilah kemudian pemerintah menyusun kebijakan ekonominya yang diarahkan pada pembangunan di segala bidang, yang tercemin dalam 8 jalur pemerataan yaitu;
1. Kebutuhan pokok
2. Pendidikan dan kesehatan
3. Pembagian pendapatan
4. Kesempatan kerja
5. Kesempatan berusaha
6. Partisipasi wanita dan pemuda
7. Penyebaran pembangunan
8. Peradilan
Semua kebijakan ini dilakukan dengan pelaksanaan pola umum pembangunan jangka panjang (25-30 tahun) secara periodik lima tahunan yang disebut Pelita (Pembangunan lima tahun).
Dampak positif dari sistem ekonomi campuran di orde baru ini antara lain, seperti;
1. Berhasil swasembada beras
2. Penurunan angka kemiskinan
3. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat
(angka partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi)
4. Berhasil menyelenggarakan preventive check
(program KB, usia minimum orang yang akan menikah)
Sedangkan dampak negatifnya, seperti;
1. Pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam
2. Perbedaan ekonomi antar golongan yang tajam
3. Penumpukan hutang luar negeri
4. Timbulnya konglomerasi pembangunan, korupsi, kolusi, dan nepotisme

ORDE REFORMASI
Pada awal orde reformasi pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih diutamakan untuk stabilitas politik, ketimbang mengatasi masalah ekonomi yang diwariskan orde baru, antara lain; KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), pemulihan ekonomi, buruknya kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.